Kehidupan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin.

1.   Kondisi Politik Dalam Negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin.

          Demokrasi terpimpin yg menggantikan sistem demokrasi liberal, berlaku tahun 1959 - 1965. Pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yg terjadi semasa demokrasi terpimpin :

a.   Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959.

b.   Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden.

c.   Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955.

d.   GBHN yg bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yg berjudu; '' Penemuan Kembali Revolusi Kita '' ditetapkan oleh DPA bukan MPRS.

e.   Pengangkat presiden seumur hidup.

2.   Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin.

      Politik luar negeri masa demokrasi terpimpin lebih condong ke blok Timur.

 a.   Oldefo dan Nefo

       Oldefo ( The Old Estabilished Force ), yaitu dunia lama yg sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yg kapitalis.

Nefo ( The New Emerging Forces ) ,yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kelitalis (Blok Oldefo) dan menjalin kerjasama dengan negara-negara komunis (Blok Nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta - Peking (Indonesia-China) dan Poros Jakarta - PnomPenh - Hanoi - Peking - Pyongyang ( Indonesia - Kamboja - Vietnam Utara - Cina - Korea Utara ).

b.     Konfrontasi dengan Malaysia.

        Pada tahun 1961 mencul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yg terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut di tentang oleh Presiden Soekarno karena diangga sebagai proyek neokolonialisme yg dapat membahayakan revolusi Indonesia yg belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul di Filipina yg mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Pd tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Andul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, tanggal 16 September 1963 pemerintah Malaysia memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia. Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluakan Dwi Komando Rakyat ( Dwikora), isinya :

1).   Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan

2).   Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia,Singapura,Serawak,Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

        Ditengah situasi konflik Indonesia - Malaysia, Malaysia di calonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tida.k tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965